بسم الله الرحمن الرحيم

以真主的名义,最仁慈,最仁慈 ; सबसे करीम, सबसे रहीम उस अल्लाह के नाम पर ; アッラーの名において、最も優雅で、最も慈悲深い ; 알라의 이름으로, 가장 자비 롭고, 가장 자비 롭다.

POKOK-POKOK PERUBAHAN PADA PERPRES NOMOR 19 TAHUN 2016

Posted by Ade Nugraha on 13 March 0 comments

POKOK-POKOK PERUBAHAN PADA PERPRES NOMOR 19 TAHUN 2016

A. ASPEK KEPESERTAAN

Pasal 5
Ayat (1) berubah menjadi : Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4
ayat (1) huruf a meliputi Pekerja Penerima Upah, istri/suami yang sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

Catatan :
Ayat (1) penegasan Pekerja Penerima Upah dan anggota keluarganya sejumlah maksimal 5 orang meliputi Pekerja Penerima Upah, istri/suami yang sah, anak kandung, anak  tiri  dari  perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah.

Pasal 12
Ayat (2) berubah menjadi : Identitas Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Kartu Indonesia Sehat yang paling sedikit memuat nama dan nomor identitas Peserta yang terintegrasi dengan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) kecuali untuk bayi baru lahir dari ibu yang terdaftar sebagai PBI.

Pasal 12 ditambah dengan Ayat (2a) yang berbunyi : Kartu Indonesia Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Peserta secara bertahap.

Catatan :
Penegasan bahwa identitas Peserta adalah KIS yang terintegrasi dengan NIK dan akan diberikan secara bertahap.


B. ASPEK IURAN

Pasal 16 Ayat (3) berubah menjadi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan peserta bukan Pekerja dibayar oleh Peserta atau pihak lain atas nama Peserta.

Catatan :
Penegasan bahwa iuran Peserta PBPU dan BP dapat dibayarkan oleh orang lain atas nama Peserta.

Pasal 16A
Ayat (1) berubah menjadi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBI Jaminan Kesehatan serta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) per orang per bulan.

Pasal 16A Ayat (2) : Ketentuan besaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Catatan :
Kenaikan besaran Iuran  PBI dan penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah sebesar Rp 19.225,00 menjadi sebesar Rp 23.000,00 per orang per bulan yang berlaku mulai 1 Januari 2016.

Pasal 16D berubah menjadi : Batas paling tinggi Gaji atau Upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan besaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16C dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16B ayat (1) sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Catatan :
Perubahan batas atas Gaji/Upah per bulan menjadi sebesar Rp 8.000.000,00 (Sebelum perubahan dengan menggunakan perhitungan 2 kali PTKP dengan status kawin dan 1 orang anak).

Pasal 16F berubah menjadi : Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta bukan Pekerja :

1. Sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III.

2. Sebesar Rp 51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II.

3. Sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.

4. Ketentuan besaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2016.

Catatan :
Kenaikan besaran Iuran PBPU dan BP menjadi sebesar :

1. Dari Rp 25.500,00 menjadi Rp 30.000,00 per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

2. Dari Rp 42.500,00 menjadi Rp 51.000,00 per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II.

3. Dari Rp 59.500,00 menjadi Rp 80.000,00 per orang per bulan dengan Manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I

4. Berlaku mulai 1 April 2016.

Pasal 16H ditambah Ayat (4) yang berbunyi : Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diawali dengan pemberian surat kuasa dari Pekerja kepada Pemberi Kerja untuk melakukan pemotongan tambahan iuran dan menyetorkan kepada BPJS Kesehatan.

Catatan :
Penambahan mekanisme pemberian surat kuasa dari Pekerja kepada Pemberi Kerja untuk melakukan pemotongan tambahan iuran dan menyetorkan kepada BPJS Kesehatan untuk pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi anggota keluarga yang lain.

Pasal 17 Ayat (5) yang berbunyi :

"Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara, dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan, yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja" DIHAPUS DAN AKAN DIATUR TERSENDIRI.

Pasal 17 Ayat (6) yang berbunyi : "Dalam hal keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) lebih dari 3 (tiga) bulan, penjaminan dapat diberhentikan sementara" DIHAPUS DAN AKAN DIATUR TERSENDIRI.

Pasal 17A Ayat (3) yang berbunyi : "Keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak" DIHAPUS DAN AKAN DIATUR TERSENDIRI.

Pasal 17A Ayat (4) yang berbunyi : "Dalam hal keterlambatan pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 6 (enam) bulan, penjaminan dapat diberhentikan sementara" DIHAPUS DAN AKAN DIATUR TERSENDIRI.

Terdapat penambahan Pasal 17A.1  dengan pokok-pokok subsansi sebagai berikut :

1. Apabila Peserta terlambat membayar iuran lebih dari tanggal 10, penjaminan peserta diberhentikan sementara.

2. Status Peserta aktif kembali apabila :
    a. Membayar iuran bulan tertunggak (maksimal 12 bulan); dan
    b. Membayar iuran bulan berjalan.

3. Apabila Peserta akan mendapatkan pelayanan rawat inap dalam jangka waktu 45 hari sejak status kepesertaannya aktif kembali, wajib membayar denda sebesar 2,5% dari biaya pelayanan dikali bulan tertunggak (maksimal 12 bulan) atau maksimal Rp30.000.000,00

4. Untuk Peserta PPU, pembayaran iuran tertunggak dan denda ditanggung oleh Pemberi Kerja. Ketentuan ini juga berlaku untuk Pemberi Kerja Penyelenggara Negara.

5. Ketentuan pembayaran iuran dan denda DIKECUALIKAN untuk Peserta yang TIDAK MAMPU yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

6. Ketentuan pemberhentian sementara penjaminan Peserta dan pengenaan denda mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2016.


C. ASPEK PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 21 Ayat (1) terdapat perubahan nomenklatur dari Imunisasi Dasar menjadi Imunisasi Rutin.

Pasal 21 Ayat (3) berubah menjadi : Pelayanan imunisasi rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemberian jenis imunisasi rutin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Catatan :
Penegasan jenis IMUNISASI RUTIN sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 21 Ayat (4) berubah menjadi :

Pelayanan keluarga berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi konseling, pelayanan kontrasepsi termasuk vasektomi dan tubektomi, bekerja sama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 21 ditambah dengan Ayat (4a) yang berbunyi : Ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi peserta Jaminan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Catatan :
(1). Penegasan pelayanan KONTRASEPSI VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI masuk sebagai Manfaat Promotif Preventif;
(2). Amanat pengaturan pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi bagi peserta Jaminan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 21 Ayat (5) berubah menjadi : Vaksin untuk imunisasi rutin serta alat dan obat kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disediakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan :
Penegasan penyediaan Vaksin untuk imunisasi rutin serta alat dan obat kontrasepsi oleh Pemerintah dan/atau B Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 Ayat (1) huruf b terdapat perubahan